Pengemplang Pajak “Morality loser”

(Lexsy Siahaan)

Pengartian dan Pentingnya Pajak

Setiap negara diseluruh dunia menggunakan instrument pajak sebagai kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan suatu negara membutuhkan dana untuk menjalankan roda pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan (Hergerber, 1985). Logikanya tidak mungkin akan ada negara apabila tidak ada pajak. Dalam ilmu ekonomi kebijakan perpajakan tersebut disebut dengan kebijakan fiskal. Dalam ekonomi makro, instrument fiskal perpajakan merupakan sumber penerimaan yang potensial dan terbesar apabila diaplikasikan secara intens. Sehingga banyak negara yang menjadikan kebijakan fiskal sebagai leading polcy dalam perekonomiannya.

Pajak pada awalnya merupakan suatu pemberian secara cuma-cuma namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang penguasa dan masyarakat (Keane, 2009). Akan tetapi, seiring perkembangan zaman dimana kebutuhan suatu negara juga semakin kompleks maka pemerintah memasukkan substansi perpajakan dalam Undang-Undang. Sehingga pengertian pajak bekembang menjadi Iuran rakyat kepada negara yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan yang diatur oleh Undang-Undang. Pembayaran Pajak tersebut berupa pajak perorangan ( pribadi ) maupun badan usaha.

Perspektif Terhadap Pajak

Pada dasarnya, untuk mendayagunakan pajak agar berlaku efektif diperlukan perspektif masyarakat yang benar terhadap substansi pajak. Hal tersebut karena pajak dapat dilihat dari dua buah sisi yang berlawanan. Jika dipandang dari aspek mikro (ekonomi mikro), pajak dapat menjadi distorsi terhadap tercapainya mekanisme pasar atau dengan kata lain pajak dapat mengurangi keuntungan produsen maupun konsumen. Karena dengan adanya pajak maka produsen akan berusaha menaikkan harga jual produknya. Dan apabila konsumen menyikapi hal tersebut dengan membeli lebih sedikit, maka produsen akan terkena dampak penurunan produksi, yang dapat menjalar menjadi penurunan Total revenue atau total penerimaan bahkan dapat berimbas menjadi pemutusan hubungan kerja karyawannya.

Sedangkan jika dipandang dari aspek makro pajak merupakan kebutuhan yang urgent dan mendasar untuk pemenuhan anggaran belanja Negara. Melalui pembelanjaan Negara tersebut diharapkan akan tercipta multiplayer effect yang pada akhirnya masyarakat akan merasakan hasilnya dalam bentuk-bentuk hasil pembangunan dan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan kata lain, masyarakat akan menerima manfaat relokasi dana pajak tersebut sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Untuk menjembatani perspektif tersebut maka diperlukan campur tangan pemerintah agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat mencerminkan keadilan, dengan besarnya pajak yang dibebankan sesuai dengan kemampuan objek pajak yang dimiliki oleh rakyat. Sehingga pelaksanaan pemungutan pajak juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, termasuk didalamnya ekonomi rakyat secara individu atau ekonomi mikro.

Fenomena Pajak di Indonesia

Di Indonesia, pajak sering mendapat perhatian setelah pemerintah menghadapi kesulitan besar pada sisi penerimaannya, yang disebabkan menurunnya ekspor seperti yang terjadi pada tahun 1986. Antisipasi pemerintah terhadap intensifikasi pajak di dalam negeri memprihatinkan, dan sangat jauh ketinggalan dengan apa yang dilakukan oleh Negara-negara lain. Dalam sejarahnya Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris telah mentradisikan pajak sebagai sumber pembiayaan yang besar bagi keuangan Negara.

Kenyataan perpajakan di Indonesia sangat memperihatinkan terbukti dengan tercuatnya skandal 10 perusahaan pengemplang pajak pada tahun 2010 ke hadapan publik, dimana salah satu perusahaan tersebut adalah milik Seorang tokoh yang nota bene orang terkaya di Republik ini (Kompasiana.com, 2010). Sungguh sangat ironis melihat kenyataan tersebut, hal tersebut saya sebut dengan morality loser, karena para wajib pajak yang melakukan pengemplangan tersebut adalah orang yang memiliki kekayaan, memiliki pendidikan yang tinggi, dan merupakan salah satu tokoh di negeri ini, namun memiliki identitas seorang pengemplang pajak. Morality loser, ditengah banyak masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan pemerintah lewat alokasi pajak. Ternyata masih ada yang tega tidak membayar kewajibanya terhadap negara. Morality loser, karena sudah tidak memiliki lagi rasa nasionalisme atau kecintaan terhadap tanah air.

Penduduk miskin masih cukup banyak di negeri ini. Tahun 2000 misalnya ada sebanyak 38,7 juta dan pada 2005 turun menjadi 35,10 juta. Namun, pada 2006 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin menjadi 39,30 juta. Lalu pada Maret 2007, masih sekitar 37,17 juta. Tahun 2009 ini, penduduk miskin masih berada pada angka 34 juta. Artinya, dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak kurang lebih 230 juta, sekitar 14,78% nya adalah jumlah penduduk miskin (Burton, 2009).

Deregulasi pajak di Indonesia dapat dicurigai memberikan ekses berupa penyuburan konglomerasi yang menimbulkan monopoli. Dan dapat dipraduga bahwa fungsi pajak untuk meminimalisir kesenjangan antara kaum yang kaya dan miskin telah melenceng dan alokasi pajak tidak lagi menjadi transparan. Kebijakan pajak lebih mudah dipaksakan pada masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki kekuasaan tetapi masyarakat golongan masih menjadi tanda tanya.

Saran ”Tax Morality”

Moralitas beberapa wajib pajak di negeri ini telah tereduksi dengan kemunafikan dan keserakahan terhadap harta, dan hal tersebut dilakukan oleh salah satu orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan bahkan orang yang terkaya yang seharusnya menjadi figure panutan masyarakat. Fenomena pengemplangan pajak oleh orang kaya harus segera diproses oleh hukum karena telah menodai rasa keadilan di masyarakat.

Pada akhirnya, masalah mendasar yang mesti dilakukan pemerintah, pertama adalah menciptakan bahkan menumbuhkan kesadaran membayar pajak pada masyarakat (tax morality). Untuk menciptakan kondisi moralitas membayar pajak tentu tidak dapat dilakukan seketika. Dibutuhkan kesinambungan yang harus dilewati untuk mencapai moralitas pajak yang baik. Kedua, pajak tidak hanya sekedar apriori, dimana iklim membayar pajak yang baik jika pemerintah melakukan tindakan yang tegas untuk menyuluh masyarakat. Ketiga, memberikan keteladanan lewat tokoh panutan, tidak hanya dalam memberikan apresiasi kepada para tokoh yang membayar pajak tetapi memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada tokoh yang mengemplang pajak.

Human Capital Dalam Pemberantasan Korupsi
Lexi Siahaan

Tercapainya pembangunan pada segala aspek sangat terkait dengan kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara. Sumber daya manusia didasarkan pada kenyataan bahwa perbaikan “human factor” akan memberikan kontribusi yang besar pada laju pertumbuhan sehingga peningkatan sumber daya manusia di pandang sebagai kunci keberhasilan dalam pembangunan yang dapat menjamin kemajuan dan kestabilan ekonomi. Jepang telah membuktikan bahwa keunggulan suatu bangsa tidak hanya bertumpu pada kekayaan alam semata, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia (SDM), yaitu tenaga terdidik yang berani menghadapi tantangan-tantangan yang sangat cepat perubahannya terlebih dalam penegakan hukum. Dengan kata lain, kemakmuran suatu bangsa berkaitan erat dengan kualitas pendidikan suatu bangsa yang melaksanakan pembangunan berdasarkan strategi pengembangan sumber daya manusia (human Capital). Human capital adalah pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat di suatu kawasan yang diperoleh dari pendidikan dan latihan dan pendidikan formal.
Secara subjektif persoalan human Capital di Indonesia masih sangat memprihatinkan, hal tersebut dapat terlihat bahwa 90% tenaga kerja Indonesia tidak memiliki keahlian atau modal yang memadai untuk berkompetisi di dunia kerja. Selain itu, data peringkat Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) oleh UNDP menunjukkan masih sangat rendah.
Masalah human capital ini akan menciptakan kemiskinan yang permanen apabila tidak diambil regulasi yang cepat dan tepat oleh pemerintah. Nurkse (1957) telah mengemukakan vicious circle of poverty menyatakan bahwa kemiskinan di suatu daerah mengakibatkan rendahnya tabungan, yang pada gilirannya akan mengakibatkan rendahnya investasi. Regulasi apapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang hukum, ekonomi, pertahanan dan politik tanpa adanya modal human capital semua akan percuma dilakukan. Itu sebabnya langkah yang pertama harus dilakukan adalah meningkatkan human capital masyarakat.
Tingkat korupsi di Indonesia yang cukup tinggi menurut saya bukan karena kemiskinan akan tetapi disebabkan human capital yang dimiliki para koruptor tersebut bermasalah, saya menyebutnya error human capital. Hal ini disebabkan, saya melihat kebanyakan para koruptor kakap memiliki pendidikan formal yang tinggi dan telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang banyak bahkan memiliki pekerjaan formal yang terjamin. Bahkan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan para koruptor tingkat korupsinya pun semakin besar bahkan terkadang sangat gesit sehingga dapat lolos dari jerat hukum. Pendidikan yang diperolehnya selama bertahun-tahun menjadi tidak bermutu. Sehingga ada istilah korupsi tamatan Sarjana lebih berbahaya dari pada korupsi tamatan SMA.
Istilah apapun itu, korupsi harus diberantas, tidak peduli itu tamatan apa saja (sarjana, SMA, SMP, SD) maupun kalangan apapun (miskin atau kaya) hukum harus ditegakkan. Akan tetapi, dalam menabuh gendera pearang terhadap korupsi tidaklah hal yang mudah untuk dilakukan, dibutuhkan human capital yang tinggi dari setiap penegak hukum. Melihat tingginya tingkat korupsi yang dilakukan para pejabat yang notabene memiliki pendidikan yang tinggi maka para penegak hukum dan para pejabat di negara dan seluruh pelajar melai saat ini harus diperlengkapi dengan human capital yang bermutu. Peningkatan mutu human capital misalnya dapat dilihat dari terjadinya peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kemanusiaan yang meliputi: peningkatan ketakwaan dan keimanan, berkembangnya wawasan kebangsaan, terbentuknya keperibadian nasional yang tangguh, pencapaian prestasi akademik maupun nonakademik. Hal-hal ini harus sudah dipersiapkan apabila ingin memberantas korupsi melalui human capital.
Akhirnya, masih banyak regulasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan human capital. Dan langkah tersebut harus dimulai dari para pejabat Negara yang merupakan figur yang dicontoh oleh masyarakat. Sekian…….

DIKOTOMI KEBIJAKAN CENTURY TEPAT ATAU TIDAK?????

( Lexsy Siahaan )

Kebijakan ekonomi sering kali menimbulkan dilema bahkan dapat menimbulkan trade off (untung –rugi). Pencapaian suatu tujuan terkadang dapat merugikan atau mengganggu tujuan lainnya maupun kepintingan pihak lain. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada satu kebijakan ekonomi yang sanggup merangkul atau memuaskan semua pihak, itulah sebenarnya esensi dari The Theory Of Second Best dalam Ilmu Ekonomi. Ekonom Senior Samuelson menjelaskan bahwa sangat sulit untuk menyamakan perspektif/pandangan dari setiap pelaku ekonomi terlebih ahli/pakar ekonomi. Pandangan ekonom dengan ekonom lainnya probabilitas untuk berbeda sangat besar. Hal inilah yang membedakan ilmu ekonomi dengan ilmu lainnya.

Fenomena The Theory Of Second dalam perekonomian Indonesia belakangan ini tercermin dengan kebijaksanaan yang diambil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Presiden Boediono sewaktu menjabat Gubernur Bank Indonesia dalam upaya mencegah terjadinya krisis di Indonesia akibat efek domino krisis global. Dengan mengambil langkah antisipatif untuk menjaga satabilitas keuangan agar tidak roboh pada saat itu, melalui pemberikan bail out kepada Bank Century yang pada saat itu berpotensi besar menimbulkan spekulasi negatif terhadap stabilitas keuangan khususnya perbankan. Oleh sebab itu, penyelamatan Bank Century pada saat krisis global lebih tepat disebut penyelamatan stabilitas keuangan Indonesia dari krisis.

Masalahnya sekarang, banyak kalangan politisi dan ekonom menilai kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan otoritas moneter pada saat itu tidak tepat. Sedangakan menurut pemerintah dan otoritas moneter, polcy yang diambil sudah tepat bahkan memberi hasil the first best. Oleh sebab itu, penulis perlu memberikan gambaran yang jelas terhadap masalah ini. Agar tidak terjadi klaim yang dapat mempengaruhi pisikologis masyarakat awam yang tidak memiliki latar belakang akademisi ekonomi.

Perkonomian Indonesia Pada Saat Krisis Global dan Bank Century

Sebagai Negara penganut small open economy, dimana perekonomian Indonesia tidak dapat mempengaruhi harga akan tetapi harga dalam negeri dipengaruhi oleh harga dunia. Selain itu , Indonesia juga merupakan negara mitra dagang Amerika Serikat yang menjadi Sumber awal krisis. tentu saja imbas krisis financial global sangat berpengaruh tehada perekonomian domestik. Dampak negatif yang dirasakan yaitu :

1. menurunnya kinerja neraca pembayaran

2. nilai tukar rupiah mengalami depresiasi

3. naiknya tingkat Inflasi

Sumber: Bank Indonesia

4. menurunnya harga saham

Menurut ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI) & Staf Pengajar FE UI “Tahun 2008 bisa dikatakan sebagai periode yang suram dunia” Seharusnya Indonesia tidak terkena dampak langsung dari krisis di AS, karena instrumen keuangan penyebab krisis di AS bukan merupakan komponen dominan di pasar keuangan Indonesia. Akan tetapi, pasar keuangan kita terkena dampak tidak langsung akibat imbas ekspektasi negatif pasar (dampak psikologis),Sehingga pada sat itu dapat diasumsikan bahwa kepanikan dapat saja terjadi apabila ada pemicu negatif yang terjadi pada perekonomian khususnya perbankan (Hastadi, 2008).

Berdasarkan indiator-indikator ekonomi yang mengalami shock tersebut, ancaman krisis terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2008 sudah dapat diprediksi dapat sewaktu-waktu terjadi. Hanya tinggal menunggu isu negative yang dapat menggangu pisikologis palaku ekonomi. Dan pada saat itu yang berpeluang besar untuk menjadi isu negatif adalah kolebsnya Bank Century.

Ada Apa Dengan Century Pada Saat Krisis Global???

Century merupakan bank kecil yang pada saat terjadi krisis keuangan global, bank tersebut kalah kliring dan menajemen beserta pemegang saham tidak bisa menyuntik modal segar. Perlu diketahui aAda 23 bank yang berpotensi kolebs apabila century ditutup. Dan dalam upaya mencegah terjadinya krisis menjalar ke Indonesia pemerintah mempunyai dua pilihan. pertama, menutup bank tersebut dan kedua, mengambil alih bank tersebut. Akan tetapi apabila bank Century ditutup seperti yang dilakukan di Amerika maka akan menimbulkan dampak sistemik. pandangan tersebut senada dengan yang dikatakan oleh ekonom Fauzi Ichsan, ekonom senior Standard Charter yang mengatakan “di Indonesia deposito yang dijamin hanya sampai 2 milyar berbeda dengan negara-negara seperti singapura, malysia, dan hongkong yang menjamin penuh deposito masyarakat. Sehingga apabila bank century ditutup maka deposan besar di Indonesia akan panik dan menarik dananya hal inilah yang dikatakan bahwa century dapat menimbulkan dampak sistemik. Dan menurut pemerintah dan otoritas moneter biaya untuk mengembalikan dana masyarakat yang dananya di bawah Rp2 miliar itu akan jauh lebih besar daripada menyelamatkan Bank Century. Sehingga pilihan kedua merupakan gebrakan yang lebih tepat untuk dilakukan yaitu mengambil alih Bank Century.

Kesimpulan dari kebijakan Penyelamatan Century

Menurut Saya, kebijakan dalam upaya penyelamatan Bank Century secara ekonomi sudah tepat dilakukan. Sehingga pada tahap pengambilan kebijakan saya mendukung penuh ibu Sri Mulyani dan bapak Boediono. Yang menjadi masalah adalah pada tahap proses penyaluran dana yang belum transparan. Dan saya juga mendukung proses hukum apabila ada pihak yang melakukan penyelewengan dana.

Perbedaan pandangan beberapa ahli ekonom terhadap kebijakan yang telah dilakukan dalam penyelamatan Bank Century merupakan hal yang wajar. Karena dalam ekonomi hal tersebut sudah terjadi sejak dahulu kala, sehingga perbedaan pandangan ekonom tersebut janganlah dipolitisasi. Karena dalam ilmu ekonomi ada istilah “The Theory Of Second”. (baca, Donal N. McCloskey, the applied Theory Of Price, 1982). Apabila kebijakan ekonomi dipolitisasi maka Negara tidak akan dapat maju. Hasil the first best dari kebijakan Sri Mulyani dan Boediono menurut saya hanya dapat dibuktikan bahwa saat ini Negara kita tida dilanda krisis, Indonesia berhasil melewati krisis global tersebut. Dan perekonomian Indoneszia juga mengalami pertumbuhan pasca diambilnya kebijakan tersebut, dan nilai tukar dapat kembali satbil dikisaran 9200 per dollar Amerika. Hal tersebut merupakanpembuktian bahwa krebijakan tersebut sudah tepat, apabila terdapat masalah pada proses penyaluran dana, menurut saya hal tersebut sisi yang berbeda.

Saran

1. Ekonomi merupaka senjata utama suatu Negara untuk sejahtera dan makmur oleh sebab itu sebaiknya setiap kalangan pejabat lembaga tinggi Negara dan pejabat pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif, dan Yudikatif memberikan perangkat dan sarana baik hukum maupun anggaran untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi.

2. Jangan mempolitisasi kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan /kepentingan kelompok tertentu. Tujuan ekonomi hendaknya diutamakan karena tujuan ekonomi hanya untuk mensejahterakan rakyat.

POSTER MABOP (klik pada gambar)

*Don't walk in front of me
i may not follow
Don't walk behind me
i may not lead
"Walk beside me an just be my friend"

*Lost time is never found
*It matters not how long we live, but how
*What which annoy your heart, dont do it for others

Grow Whith Character

Lexsy Siahaan

Character merupakan kata yang sudah familiar bagi kebanyakan orang, bahkan saat ini karakter merupkan salah satu bahan pertimbangan bagi organisasi, perusahaan swsata dan negeri untuk merekrut karyawannya. Selain itu, aspek karakter juga menjadi faktor utama bagi seorang yang akan memilih pasangan hidup. Terlihat dari fenomena tersebut, karakter merupakan wahana yang sangat penting, pertama dan modal utama dalam sisi kehidupan manusia dalam bermasyarakat.
Sosicial network atau jaringan sosial tidak semata-mata memakai kepintaran intlektualitas ataupun kekayaan semata. Membangun hubungan tersebut yang terpenting haruslah di dasari Fondasi yang kuat dan baik, Fondasi tersebut tidak lain adalah karakter yang baik. Tidak jarang soscial network terganggu dan hancur disebabkan oleh karakter bobrok, bahkan suatu bangsa dapat berkembang dan maju tergantung oleh karakter pemimpinnya. Visi dan misi apapun yang dibuat, baik oleh organisasi, perusahaan, maupun suatu bangsa semua itu akan terwujud apabila orang-orang yang ada didalamnya memiliki karakter yang baik.

Apa Defenisi Karakter?
Banyak para ahli mengidentikkan karakter dengan kepribadian. menurut Gordon W.Allport kepribadian ataupun karakter adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psiko-fisik indvidu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran indvidu secara khas. Terjadinya Interaksi psiko-fisik mengarahkan tingkah laku manusia. Maksud dinamis pada pengertian tersebut adalah perilaku mungkin saja berubah-ubah melalui proses pembelajaran atau melalui pengalaman-pengalaman, reward, punishment, pendidikan dsb. Selain itu Depkes (1992) menjelaskan karakter ataupun kepribadian adalah semua corak perilaku dan kebiasaan individu yang terhimpun dalam dirinya dan digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan baik dari luar maupun dari dalam. Corak perilaku dan kebiasaan ini merupakan kesatuan fungsional yang khas pada seseorang. Perkembangan kepribadian tersebut bersifat dinamis, artinya selama individu masih bertambah pengetahuannya dan mau belajar serta menambah pengalaman dan keterampilan, mereka akan semakin matang dan mantap kepribadiannya.

Sejak Kapan Karakter dibentuk?
Menurut Ericson Karakter dibentuk semenjak seseorang masih anak-anak. Bahkan menurut Lichona dalam Megawangi (2003) hal tersebut karena seorang yang masih anak-anak melihat sesuatu langsung dimasukkan tanpa dipilih-pilih. Hal Itu bisa terjadi karena dalam benak balita belum ada “program” penyaring. materi yang pertama masuk otak anak akan berfungsi sebagai penyaring. Karena itu orang tua yang terlambat mengisi pendidikan yang baik pada anaknya, maka bisa lebih dulu diisi dengan hal yang buruk oleh pihak lain.

Karakter Seorang Pemimpin?
Melihat berbagai persoalan bangsa yang begitu kompleks dan masih tingginya pelanggaran-pelanggaran hukum yang notabene dilakukan pemimpin-pemimpin lembaga pemerintahan di bangsa ini, menimbulkan pertanyaan ada masalah apa dengan perkembangan karakter saat ini. Pakar manajemen, Peter Drucker, dalam bukunya, The Practice of Management (Harper & Row, 1954, hal. 158) percaya kepemimpinan tidak dapat dipelajari. Dengan kata lain sifat pemimpin lahir dari karakter seseorang yang dibangun semenjak kecil. Bertolak pada asumsi tersebut maka dapat diambil opini sementara bahwa pemimpin yang terlibat masalah hukum seperti korupsi, pengemplang pajak dan tidak profesional dalam bekerja di bangsa ini merupakan pemimpin yang karakter bobrok atau pemimpin yang karakternya dibangun dengan pondasi yang salah semenjak kecil.
Jenderal Eisenhower ("What is Leadership", majalah Reader`s Digest, Juni 1965, hal. 50). Mengatakan dalam diri seorang pemimpin ada keyakinan terhadap apa yang sedang dilakukannya, sasaran yang ingin diraihnya, alasan yang didukungnya, yang melampaui pribadinya. Akan tetapi hal tersebut tidak terlihat oleh para pejabat saat ini. Yang ada hanya Ketidak jelasan program-program yang dilakukan dan tidak ada sosialisasi terhadap program yang dilakukan terhadap masyarakat. Sangat jauh dari standar seorang pemimpin.
Melihat banyaknya pimpinan lembaga negara yang terjerat hukum menjadi tanda tanya besar saat ini, apakah pemimpin tersebut sudah dapat memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Hukum Pengaruh dari John C. Maxwell menyebutkan bahwa, "Kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang". Apabila pemimpin saaat ini banyak belaku negatif maka pengaruhnya sudah dapat dipastikan akan membawa dampak buruk bagi orang lain. Hal ini harus diwaspadai dan diantisifasi oleh setiap elemen bangsa.

Membangun Karakter Kepemimpinan
Peran keluarga sangat menentukan karakter seseorang untuk menjadi pemimpin yang baik. Itu sebabnya orang tua harus berupaya menjadikan dirinya role model untuk membangun kepercayaan anak. Pendidikan karakter tidak cukup dengan kata-kata, orang tua perlu menjadi contoh riil, pendalaman terhadap contoh-contoh tersebut dengan penjelasan-penjelasan dan refleksi tindakan anak, serta membangun sebuah lingkungan yang kondusif.
Kepemimpinan sangatlah penting, oleh karena itu perlu melakukan evaluasi terhadap setiap kinerja pimpinan lembaga negara secara terbuka kepada masyarakat. Dan untuk menunjang kinerja yang baik dan mencapai sasaran dari setiap program, sebaiknya perlu diperhatikan karakter dari pejabat lembaga tinggi negara oleh pemegang kekuasaan tertinggi di bangsa ini, bahkan setiap pegawai operasional dari setiap lembaga pemerintahan haruslah diawasi dan dibangun.
Akhirnya, pembanguna suatu bangsa merupakan hal yang penting, mencapai program-program juga merupakan aspek yang urgent. Akan tetapi semua itu dapat terwujud dengan karakter yang baik. Membangun karakter merupakan hal yang lebih utama dalam melakukan pembangunan bangsa. SEKIAN…

NILAI TUKAR RUPIAH BERGERAK LIAR
(KASUS SEBELUM CENTURY PASCA KRISIS GLOBAL)
Lexi Siahaan

Pendahuluan
Bagi investor Indonesia merupakan surga untuk berinvestasi portolio. Tetapi tidak demikian bagi investasi di sektor rill, Investasi di sektor ini dianggap merupakan neraka, karena berbagai persoalan” urgent” yang belum terselesaikan.
Dampak dari krisis ekonomi global yang terjadi saat ini tidak hanya menyebabkan sektor moneter tegoncang, tetapi hal yang sama juga mulai dirasakan oleh sektor rill. Naiknya harga berbagai komoditi menjadi cermin stabilitas makro yang sudah stabil sesungguhnya sedang terancam.
Indeks harga saham gabungan turun tajam kelevel yang terendah sepanjang sejarahnya. Hal yang sangat jauh dari dugaan, mengingat Indonesia merupakan tempat yang strategis untuk berinvestasi portofolio. rupiah pun terus berfluktuasi seakan-akan tidak dapat dikendalikan. Estimasi pertumbuhan ekonomi pemerintah meleset dari perkiraan.
Belajar dari krisis financial yang terjadi tahun 1997, dimana krisis yang terjadi di Indonesia akibat dipicu oleh terdepresiasinya rupiah terhadap dolar. Saat itu terjadi ekspansi modal secara besar-besaran (capital out flow).
Pertanyaannya, apakah paket kebijakan yang digulirkan pemerintah khususnya dalam mengantisifasi krisis finansial global benar-benar dapat memperbaiki iklim perekonomian dalam negeri dan dapat terimplementasi secara terukur sesuai target waktu.
Beralihnya sisitem nilai tukar rupiah dari sisitem mengambang terkendali menjadi sisten nilai tukar mengambang penuh membawa dampak terhadap pengendalian moneter di Indonesia. Kebijakan moneter dalam sistem nilai tukar yang fleksibel secara teori memerlukan sensitivitas yang tinggi antara suku bunga domestik terhadap aliran modal internasional dan keeratan hubungan negatife antara nilai tukar. Oleh karena itu suku bunga merupakan leading sector dalam sitem nilai tukar fleksibel pengendalikan moneter di Indonesia.
Menimbang fakta tersebut, walaupun sistem nilai tukar rupiah fleksibel terjadi sesuai mekanisme pasar, namun sungguh sangat penting di jaga kesetabilannya. Agar tidak memberikan tekanan pada harga-harga domestic seperti yang terjadi saat ini.

Ketidakpastian iklim ekonomi
Sejumlah pengamat mengatakan, belum pulihnya indeks saham dan terkoreksinya rupiah pekan lalu membuat investor portofolio berpaling dari Indonesia. Hal tersebut menjadi pertanyaan, apakah ini akan menjadi tren berkesinambungan mengingat krisis yang terjadi saat ini belum dapat diselesaikan dan tidak tau kapan berakhir.
Penurunan harga BBM yang dilakukan pemerintan secara bertahap ternyata belum banyak menolong masyarakat, hal ini dikarenakan respon penurunan BBM tidak secepat ketika pemerintah menaikkan harga BBM. Akibatanya harga-harga komoditas tidak jauh berbeda dengan sebelum harga BBM turun. Dapat dibayangkan ,ekonomi kita tahun depan masih akan mendapat tekanan berat setidaknya di semester pertama.
Sementara itu, melemahnya nilai tukar rupiah juga ada pengaruhnya karena bank Indonesia harus menaikkan tingkat suku bunga dan ini akan berdampak kepada investasi. Pertumbuhan ekonomi harus di atas 10 persen setahun, tetapi kenyataannya yang dicapai masih dibawah ambang itu.

Mengembalikan kepercayaan
Kebijakan ekonomi saat ini cenderung mendukung perekonomian terbuka, hal tersebut terlihat dengan mudahnya krisis financial menjalar dari satu Negara ke Negara lain. Oleh karena itu Bank Indonesia tidak dapat membiarkan secara terus menerus rupiah terkoreksi, maka perlu adnya intervensi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah karena mekanisme pasar saat ini tidak bekerja secara optimal.
Salah satu kebijakan yang merupakan instrument dalam mengendalikan ekonomi yaitu menaikkan tingkat bunga. Akan tetapi Tingkat bunga yang dttetapkan pemerintah tergolong tinggi, Sehingga banyak investor portofolio yang tergiur menanam modal jangka pendek di Indonesia. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa naiknya tingkat bunga bukan semata-mata untuk menekan inflasi namun menjaga kekuatan rupiah. Dalam hal ini Bank Indonesia seolah menembak dua target dengan satu peluru. Ini gawat.
Mengapa hal tersebut mengkhawatirkan? Karena selama ini yang menopang rupiah adalah “hot-money”. Menurut Standard Chartered Bank, Fauzi Ikhsan, menyebut angka hot money di Indonesia Rupiah mencapai 20 milliar dollar AS, Suatu jumlah yang besar untuk bisa menggoyang system keuangan kita mengingat kapitalisasi pasar financial kita yang masih terbatas.
Seharusnya dengan krisis Finansial yang terjadi Bank Indonesia dapat belajar. Bahwa krisis financial telah membuat “hot-money” tersebut lari dari Indonesia. Kondisi ini merupakan hal yang ironis , sebab semua negara saat ini berlomba-lomba untuk menarik investor. Namun modal yang selama ini berada di Indonesia banyak yang keluar. Ternyata tingginya suku bunga saat ini bukan lagi jadi acuan satu-satunya bagi investor untuk menanamkan modalnya. Karena yang dibutuhkan oleh investor adalah membuat dana yang dimilikinya tetap aman. Akhirnya Nilai tukar rupiah yang selama ini dijaga agar tidak menembus angka 10.000 per dollar AS harus kebobolan seiring bnyaknya modal yang keluar negeri.

Harus Lebih Serius
Sejarah membuktikan bahwa krisis moneter tidak terlepas dari kesenjanga tingkat suku bunga ( interest-rate gap) yang memancing utang-utang jangka pendek mengalir ke negeri ini. Permainan hot-money lewat selisish suku bunga sangat mengerikan. Namun apabila rupiah harus dilepas dari pangkuan suku bunga, maka bukan tidak mungkin rupiah akan semakin liar.
Keseriusan Bank Indonesia melihat fenomena hot-money, sebaiknya ditanggapi dengan serius karena datangnya krisis tidak mudah untuk diprediksi. Hal lain yang ditunggu-tunggu oleh investor keseriusan pemerintah dalam menginflementasikan rangkaian kebijakan yang sudah dan akan dikucurkan.
Bagaimanapun juga tidaklah baik demi menjaga agar nilai tukar rupiah tetap stabil Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga, yang mendorong masuknya modal namun modal tersebut hanya sekedar parkir dan mendapat spread keuntungan. Langkah bijak Bank Indonesia untuk dapat mengkonversikan modal jangka pendek tersebut menjadi modal jangka panjang tetap dinantikan oleh sector rill.
Akan tetapi sikap BI yang selalu dingin dan tidak terkesan cemas memberikan rasa percaya diri bagi masyarakat sehingga tidak terjadi rush. Dalam hal ini spantasnya kita angkat topi, Namun kesan dingin tersebut sebaiknya tidak di ikuti dengan respen yang dingin pula melihat kondisi perekonomian saat ini.

Beberapa Kesimpulan dan Rekomendasi
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai tukar rupiah di Indonesia ditopang oleh hot-money dan ini ibarat gunung es yang suatu waktu dapat menjadi boomerang apabila dana jangka pendek tersebut tidak dikonversi kedalam dana jangka panjang. Adapun strategi yang dapat direkomendasikan sebagai upaya mengendalikan nilai tukar adalah sebagai berikut:
Pertama, sebaiknya kebijakan Bank Indonesia dalam menaikkan tingkat bunga harus fokus terhadap satu sasaran, seandainya sasaran tersebut adalah untuk menekan inflasi maka setiap modal yang masuk sebaiknya di arahkan pada modal jangka panjang.
Kedua, Kredibilitas BI dalam menjaga target agregat moneter tampaknya dapat di-upgrade sehingga tidak terlalu menjadi masalah.
Ketiga, karena krisis yang terjadi saat ini di karenakan fektor eksternal, maka Bank Indonesia sebaiknya melakukan intervensi secara tidak langsung. Lewat menjaga iklim perekonomian terus stabil. Maka dengan pasti nilai tukar perlahan akan semakin stabil.